Mobil-mobil yang kemungkinan memiliki cacat bawaan ini antara lain ada di mobil-mobil yang memiliki Vehicle Identification Number sebagai berikut:
City (3,360 unit)
Produksi Oktober 2008 – Januari 2010
MRHGM2***8P920003 ～ 920212
MRHGM2***9P920123 ～ 921323
MRHGM2***AP020001 ～ 020120
Jazz (16,300 unit)
Produksi Juni 2008 – Maret 2010
MHRGE8***8J900003 ～ 903906
MHRGE8***9J900001 ～ 903341
MHRGE8***AJ000001 ～ 000540
MHRGE8***AJ900001 ～ 900198
Freed (10,592 unit)
Produksi Mai 2009 – Februari 2010
MHRGB3***9J000006 ～ 007186
MHRGB3***AJ000001 ～ 001229
Copas dari DetikOto.com
Kamis, 24 Februari 2011
Minggu, 20 Februari 2011
Football and Other Religions 20.13
There are only two things that can actually able to unite and also divide Indonesian at the same time. It’s either football or religion, or both.
I’m not a huge fan of football like most guys in Indonesia. I’m also not a fanatic fan of particular religion. For me those thing have different purposes, different merit but collegially, somehow they both creates the same effect on people behavior, especially men.
In some country football clubs (or soccer in US) can be consider almost the same as religion. They have their fans and some “fanatics” fans that are willing to go and do things without asking question. They both have their gathering place on Sunday or any other day, it can be churches or mosque for religion, and stadiums or bars for football fans.
These “organization/clubs” have leaders and followers, these leaders could have prominent control over their followers, and I’m telling you these followers are not just loyal but they also committed.
Both of their “fans” will cherishes and support their team for better and for worst, and will mocks and (if the need to) fight the other supporters from different team.
Since the Roman, governments all over the world have been using both “sports/entertainment” and religions for means of politics. By using sports or religion one can generate significant amount of followers. It is easier because once a person becomes a follower the automatically committed both mentally and physically to the group behavior the person’s identities will became the group identity.
If you live in a country that has 250 millions of population, which 90% of them are devoted to one particular religion, and football is the number one sport, once you have control over sport or religion, you control the people.
And if you somehow managed to control both at the same time, you are God.
Politicians, and corrupt government officer will use either of this two “groups” as a facility to their personal gain, it can be for financial gain, political or just simply for the thrills. All they have to do is to control their leaders, usually with false promises and they can make them do anything they want.
Individually people have different needs, but when they are in groups it became the group’s needs, and those needs are usually easier to achieve. The good thing is that whenever the group’s needs are fulfilled it’s automatically fulfilled the personal needs (purposes) at the same time, because it’s very hard to negotiate individual needs when you already committed into a group.
In a football match the winner will be decided by a score, while in a religion there can’t be any winner or loser, and there is no way in earth that we can (should) do to measure that. It is not a competition for righteousness, or for “heaven” sake.
The worst part of this is the referee. In football a person (human being) is responsible to keep the game “fair”, there also laws that was designed by human so the game would be played in harmony. Players, officials and supporters can protest the referee decisions, and there are countless times that a referee would be found guilty of fixing the game, which sometimes could leads to public outrage.
IT IS NOT THE SAME IN RELIGION.
No human being should or would have the capacity to become a “referee” between religious believes. It’s not within our realms of perceptions, analogies or even common senses that another human being could decide which religion or believe is better or righteous than the other.
Whenever a fight broke out between two football supporters it probably will last for several hours. But when a fight broke because of religion it could turn in to a war that could last for thousand of years. Doesn’t matter who started it, but for “God sake”, it’s NOT for us to decide how it should end.
There can’t be any winner in this situation, and there shall not be any loser either. Only God would be the only one that has the right to decide, whether in this life or the next one.
“You shall have your religion and I shall have my religion” (The Quran, 109:6)
Minggu, 06 Februari 2011
SKPP itu bukan Deponering 21.12
Dalam minggu terakhir beberapa punggawa di Komisi III DPR sibuk mengklarifikasi soal pengusiran Bibit-Chandra dari RDP. Alasan yang kita dengar dari mereka adalah soal "status tersangka" mereka yang tetap melekat setelah dikeluarkannya deponering tersebut.
Bahkan Gayus Lumbun dan Fahri Hamzah mengaitkan kemungkinan adanya "barter" yang dilakukan KPK supaya dikeluarkannya deponering tersebut.
Perlu dipahami bahwa pendapat beberapa anggota DPR tentang deponering ini adalah keliru.
Keliru bukan karena kaitannya dengan status tersangka tersebut (atau hal-hal lain) tapi simply karena mereka menyamakan kekuatan, kedudukan dan fungsi SKPP yang dikeluarkan sebelumnya (yang kemudian dicabut) dengan deponering itu sendiri.
Deponering itu tidak sama dengan SKPP.
Penjelasan sederhananya begini. Kejaksaan Agung berdasarkan UU (dalam KUHAP dan UU Kejaksaan 16/2004) diberi amanat (atau "pisau" kalau dalam bahasa polisi & jaksa) untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan dengan dua cara yaitu mengeluarkan SKPP dan/atau Deponering.
SKPP dapat dikeluarkan oleh Kejaksaan karena alasan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil perkara tersebut untuk dilanjutkan ke pengadilan (P 21), misalnya alat bukti kurang lengkap.
Deponering hanya bisa dikeluarkan dengan alasan "Kepentingan Publik/umum", yang bisa ditafsirkan bahwa apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan ke pengadilan justru akan merusak atau bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi oleh KPK yang terganggu selama rekayasa kasus Bibit-Chandra tersebut berlangsung. (Kita semua dengar rekaman di MK).
Keduanya (SKPP dan Deponering) sama-sama menghapus status tersangka, perbedaannya SKPP bisa di challange (di pra-peradilankan) oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya ditemukan bukti baru atau saksi baru. Apabila pengadilan mencabut SKPP tersebut maka kembali status seseorang menjadi tersangka kembali dan melanjutkan proses hukum tersebut ke pengadilan.
Lain halnya dengan deponering, karena berdasar pada kepentingan umum, Deponering TIDAK bisa di pra-peradilankan, begitu dikeluarkannya deponering maka tertutuplah semua pintu untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan hilanglah status "tersangka" orang tersebut.
Kesalahan yang paling fatal dan menyesatkan adalah ketika dikeluarkannya SKPP oleh Jaksa Agung (Hendarman), dia menulis bahwa "bukti sudah lengkap...namun karena alasan kepentingan umum/publik maka dikeluarkannya SKPP", dimana seharusnya (dan dia tahu) apabila alasannya untuk "kepentingan umum" perkara tersebut HARUS di deponering atau lanjut ke pengadilan BUKAN SKPP.
Kesalahan yang menurut saya disengaja oleh Jaksa Agung tersebut menyebabkan para "ahli" hukum di komisi III terjebak dengan asusmsi bahwa kekuatan SKPP sama dengan deponering padahal keduanya punya tujuan dan kekuatan yang sangat berbeda, ditambah lagi fakta yang perlu kita garis bawahi: (1). Sampai saat ini memang tidak ada bukti dipegang oleh kejaksaan untuk melanjutkan ke pengadilan; (2). Perkara ini belum masuk ke pengadilan, jadi memang bukan kewenangan pengadilan untuk memutuskan (pra-peradilan bukan mengadili perkara substansinya).
Jangan terjebak dengan komentar-komentar wakil rakyat di TV...tetaplah ingat bahwa SKPP tidak sama dengan deponering.
Bahkan Gayus Lumbun dan Fahri Hamzah mengaitkan kemungkinan adanya "barter" yang dilakukan KPK supaya dikeluarkannya deponering tersebut.
Perlu dipahami bahwa pendapat beberapa anggota DPR tentang deponering ini adalah keliru.
Keliru bukan karena kaitannya dengan status tersangka tersebut (atau hal-hal lain) tapi simply karena mereka menyamakan kekuatan, kedudukan dan fungsi SKPP yang dikeluarkan sebelumnya (yang kemudian dicabut) dengan deponering itu sendiri.
Deponering itu tidak sama dengan SKPP.
Penjelasan sederhananya begini. Kejaksaan Agung berdasarkan UU (dalam KUHAP dan UU Kejaksaan 16/2004) diberi amanat (atau "pisau" kalau dalam bahasa polisi & jaksa) untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan dengan dua cara yaitu mengeluarkan SKPP dan/atau Deponering.
SKPP dapat dikeluarkan oleh Kejaksaan karena alasan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil perkara tersebut untuk dilanjutkan ke pengadilan (P 21), misalnya alat bukti kurang lengkap.
Deponering hanya bisa dikeluarkan dengan alasan "Kepentingan Publik/umum", yang bisa ditafsirkan bahwa apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan ke pengadilan justru akan merusak atau bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi oleh KPK yang terganggu selama rekayasa kasus Bibit-Chandra tersebut berlangsung. (Kita semua dengar rekaman di MK).
Keduanya (SKPP dan Deponering) sama-sama menghapus status tersangka, perbedaannya SKPP bisa di challange (di pra-peradilankan) oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya ditemukan bukti baru atau saksi baru. Apabila pengadilan mencabut SKPP tersebut maka kembali status seseorang menjadi tersangka kembali dan melanjutkan proses hukum tersebut ke pengadilan.
Lain halnya dengan deponering, karena berdasar pada kepentingan umum, Deponering TIDAK bisa di pra-peradilankan, begitu dikeluarkannya deponering maka tertutuplah semua pintu untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan hilanglah status "tersangka" orang tersebut.
Kesalahan yang paling fatal dan menyesatkan adalah ketika dikeluarkannya SKPP oleh Jaksa Agung (Hendarman), dia menulis bahwa "bukti sudah lengkap...namun karena alasan kepentingan umum/publik maka dikeluarkannya SKPP", dimana seharusnya (dan dia tahu) apabila alasannya untuk "kepentingan umum" perkara tersebut HARUS di deponering atau lanjut ke pengadilan BUKAN SKPP.
Kesalahan yang menurut saya disengaja oleh Jaksa Agung tersebut menyebabkan para "ahli" hukum di komisi III terjebak dengan asusmsi bahwa kekuatan SKPP sama dengan deponering padahal keduanya punya tujuan dan kekuatan yang sangat berbeda, ditambah lagi fakta yang perlu kita garis bawahi: (1). Sampai saat ini memang tidak ada bukti dipegang oleh kejaksaan untuk melanjutkan ke pengadilan; (2). Perkara ini belum masuk ke pengadilan, jadi memang bukan kewenangan pengadilan untuk memutuskan (pra-peradilan bukan mengadili perkara substansinya).
Jangan terjebak dengan komentar-komentar wakil rakyat di TV...tetaplah ingat bahwa SKPP tidak sama dengan deponering.
Bakat Musik vs Bakat Diare 21.07
Sebagai seorang Presiden Beye tidak hanya handal dalam bermain gitar tapi juga pandai menulis lirik lagu.
"lirik saya buat berdasarkan apa yang terjadi diluar sana, membuat saya tidak perlu menulis lirik-lirik cinta dan lagu cengeng," ujarnya saat ditanya wartawan.
Sementara itu, pengamat musik Djhonny Iskandar menilai lagu-lagu Beye cenderung monoton dan selalu mengulang lirik yang sama, misalnya "Prihatin", "mengecam", "menganjurkan" dan "tidak intervensi". Hal ini menyebabkan lagu Beye terdengar seperti kaset kusut dan membingungkan bagi orang yang mendengarkan lagunya.
Di lain tempat, persatuan Alien Sleman dan kodok sawah, masih ketakutan mendengar lagu-lagu SBY karena bisa membuat mereka sakit kepala dan diare berkepanjangan
